Cilegon, BantenonlineNews.Com
Karya PT.KPI  Cilegon mengadu ke DPRD kota Cilegon komisi II yang dipimpin oleh Faturomi untuk mediasi Hering diruangan komisi II pada hari Rabu (29/12/2021).

Menurut Nikmatullah ketua umum serikat buruh kota Cilegon ,dari hasil mediasi tentang tenaga kerja outsourcing dengan PT KPI tidak ada hasil titik temu ungkap nikmat.

Lanjut nikmat bagi karyawan outsourcing yang akan di PHK harus sesuai perjanjian kerja secara tertulis yang diatur oleh undang-undang ciptakan kerja no 19 ayat (1) PP 35 tahun 2021, dalam undang undang tersebut berbunyi apabila perusahaan Outsourcing pekerja atau buruh akan buat kontrak perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT), dan kontra Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan secara tertulis di atas materai.

Dan harapan kami bagi karyawan yang outsourcing atau buruh pekerja yang udah lama mencapai belasan tahun agar dapat berkerja tetap atau organik tegas Nikmat.

Apabila usulan kawan kawan buruh pekerja di PT KPI  Cilegon akan buat Aksi damai dan tidak anarkis ungkap nya Nikmat.

Akan bicara kasi perselisihan industri Disnaker kota Cilegon
M.Jarwan Mengatakan PT KPI akan mempehaka tenaga kerja sepihak ,dan harapan kami pihak perusahaan PT KPI kota Cilegon harus menyelesaikan permasalahan pemberhentian karya Outsourcing ini dimediasi dengan secara kekeluargaan dan diatur oleh UU 2004.

Lanjut Jarwan Besok akan Hering kembali di Dewan DPRD kota Cilegon komisi II mudah-mudahan ada titik terang dari pihak perusahaan PT KPI kota Cilegon. Ungkap Jarwan.
( RED/ Nen)