Serang, Bantenonlinnews.Com Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menanggulangi kasus korupsi,baik itu melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, maupun sampai ke penuntutan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal tersebut,saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang terus melakukan penyelidikan perihal adanya dugaan penyimpangan pada pelaksanaan dana Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten KCD Serang – Cilegon tahun 2019 Rp.88 Miliar.
Berdasarkan pantauan Bantenonline, Kamis (5/8/2021) dua pejabat Pemprov Banten,di panggil pihak kejari untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu Mantan Kepala KCD Serang-Cilegon Dindikbud Banten, Ahmad Ridwan ,yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan Fatturahman,mantan Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cilegon-Serang.yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
Diketahui kedua pejabat tersebut diperiksa di dua ruangan yang berbeda. Ahmad Ridwan diperiksa di ruangan Pidsus sedangkan Fatturahman diperiksa di ruangan Intel.Keduanya menjalani pemeriksaan sejak pagi hari hingga sore.
Saat Fatturahman keluar dari gedung Kejari Serang pada saat jam istirahat setelah pemeriksaan.mengatakan kepada awak media “Ya diperiksa terkait dana bos
Ditempat yang sama Kasie Intel Kejari Serang Maali Diaan mengatakan, hari ini pihaknya tengah memeriksa pejabat KCD Serang – Cilegon yang menjabat pada tahun 2019 kita telah memeriksa pejabat KCD Serang -Cilegon sekarang,” jelas Maali.
Selanjutnya Maali menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah melakukan pemeriksa kepada para kepala sekolah SMU dan SMK yang menerima dana BOSDA dan Bosnas.Meski begitu Maali mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan tahap penyelidikan, dan masih terus meminta keterangan dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini,”Terang Maali.
Adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Serang,berkaitan dengan laporan dari masyarakat yang menduga adanya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan dana Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten KCD Serang – Cilegon tahun 2019 Rp88 Miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2019 penyaluran dana Bosnas sekitar Rp.23 miliar untuk 53 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Seragon dengan jumlah siswa sekitar 14 ribu orang. Sedangkan untuk anggaran Bosda Rp.65 miliar, untuk 53 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 16 ribu orang.
Sedangkan dari masing-masing siswa SMK menerima anggaran sebesar Rp.4 juta dan Rp3,6 juta untuk pelajar SMA dari anggaran Bosda. Sedangkan anggaran dari Bosnas masing-masing peserta didik menerima Rp1,6 juta untuk siswa SMK dan Rp1,4 juta untuk masing-masing pelajar.
Jika dilihat dari data tersebut, diduga adanya perselisihan dalam jumlah penerima ,antara Bosda dan Bosnas pada tahun 2019, setidaknya ada sekitar 2 ribu siswa. Sehingga diduga telah terjadi mark-up anggaran jumlah penerima yang dilakukan oleh dinas pendidikan.
Meski begitu,penggunaan dana Bosda patut diduga telah melanggar Pergub 31 tahun 2018 pasal 10 tentang peruntukan pendidikan gratis, dan sejumlah aturan lainnya.
Lebih jauh Maali menjelaskan sejauh ini penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah di wilayah Kabupaten dan Kota Serang, selaku pengguna anggaran.“Sudah 9 orang yang kita panggil, dan ada 8 orang yang sudah kita mintai keterangannya ” ungkapnya.
Saat ini terang Maali pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan. Sebab setiap sekolah menerima anggaran tidak sama melainkan dengan nilai yang berbeda-beda .
Jadi “Masih kita hitung (Jumlah dana Bosda dan Bosnas), karena setiap sekolah beda. Ada yang Rp.9 miliar, Rp6 miliar ada juga yang Rp5 miliar,” tukas Maali.Terangnya..(Red)
Sementara itu di tempat yang berbeda Rizki Hidayat,S.Pd Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi langkah langkah yang di lakukan oleh pihak Intel Kejari Serang yang telah memanggil dan memeriksa pihak pihak yang diduga melanggar Pergub 31 tahun 2018 tentang juklak / juklak juknis penggunaan dana BOSDA khususnya pasal 10 tentang peruntukan pendidikan gratis, dan sejumlah aturan lainnya,
Tentunya kita meminta kepada pihak penegak hukum khususnya di jajaran Kejari Serang. Agar selalu konsekuen dan konsisten dalam menangani kasus dugaan korupsi dana Bosnas/BOSDA. Oleh karenanya kita akan selalu terus proaktif dalam mengawal anggaran pendidikan tersebut, agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya tegasnya. Karena jika ada temuan lainya kami tidak akan segan –segan untuk melaporkanya kembali ke aparat penegak hukum .

(Red/Tim)