JAKARTA, BON | Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat (Jabar) menolak ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dengan mempertimbangkan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

“Melihat kekuatan gelombang anti tembakau di Indonesia yang begitu dahsyatnya kami bersikap tegas menolak FCTC yang mana FCTC adalah sebuah instrumen pengaturan untuk mengalihkan tanaman tembakau,” kata Ketua APTI Jabar, Suryana, Kamis, 18 Mei 2017.

Suryana menegaskan, bahwa DPD APTI Jabar mempunyai anggota yang solid sebanyak 17 kab/kota menolak pengendalian areal tanaman tembakau.

“Bahkan kami akan mengembangkan areal tembakau menyangkut masih banyak lahan yang memang spesifik atau sangat cocok bila ditanami tembakau demi nasib perut dan hajat hidup orang banyak. Ketika petani menanam tembakau dan mereka mampu mensejahterakan keluarganya sama saja petani tembakau sudah membantu mengentaskan keterpurukan ekonomi,” jelasnya.

“Kami Propinsi Jabar terdiri dari 17 kabupaten sentra tembakau sudah sepakat tegas menolak FCTC. Negara kita negara berdaulat, punya konstitusi yang jelas. Jangan mau dimainkan oleh asing,” tambahnya.

Ia menilai bahwa, pembangunan KTR hanya penghamburan biaya banyak yang telah dibangun tapi tidak dipakai.

“Pemerintah kita, wabilkhusus Kementrian Kesehatan jangan mau dijadikan alat regulasi asing dengan tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil yang hidup dari budidaya perkebunan tembakau,” ujarnya.

Suryana berharap, pemerintah dapat segera membuat aturan yang memihak petani.

“Harapan kami pemerintah segera membuat aturan yang sangat dibutuhkan petani yaitu, Pembatasan Import tembakau, agar kami bisa nyaman dalam mengolah lahan pertembakauan,” harapnya. (red)