Jajaran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

JAKARTA, BON | Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyatakan pada tahun ini progres positif dari upaya pemenuhan dan perlindungan anak masih sangat minim. Hal itu baik dilakukan oleh negara, lembaga pemerintah, maupun masyarakat.

“Saat ini anak-anak masih pada posisi pihak objek sasaran pembangunan atau program, belum berposisi sebagai subjek,” ujar Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2017.

Ia menuturkan, sejumlah pihak enggan menempatkan anak-anak sebagai stakeholder utama yang sederajat dengan komunitas lain. Tindakan tersebut dinilai akan semakin menjauhkan negara ini dari cita-cita ideal perlindungan anak.

Kak Seto –sapaan akrabnya– melanjutkan, dengan banyaknya institusi perlindungan anak yang dibuat dan hadir di tengah-tengah masyarakat maka sudah seharusnya anak-anak semakin terlindungi, terlayani, dan merasa aman.

“Maka pada 2018 ke depan, program-program dari semua institusi tersebut haruslah lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dirinya menilai perlu adanya perubahan standar capaian program perlindungan anak.

“Yakni dari yang awalnya hanya berdasar jumlah dan aksi-aksi di dalam gedung, sudah saatnya mulai memprioritaskan efektivitas kebijakan tersebut dalam pola preventif, menyelesaikan masalah-masalah anak secara langsung, serta pelaksanaan dari setiap hukum yang saat ini sudah ada,” jelasnya.

Tak hanya itu, terang Kak Seto, LPAI juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk membentuk Kelompok Kerja Perlindungan Anak di tingkat RT/RW di wilayah masing-masing.

“Serta, mengajak setiap keluarga di Indonesia untuk menciptakan lingkungan rumah dan keluarga yang berbudaya ramah anak sebagai upaya menjauhkan kekerasan dan pola pergaulan yang salah terhadap anak,” imbaunya.

Sementara untuk mencegah kasus-kasus tawuran serta kekerasan dalam lingkungan pendidikan, LPAI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membuat peraturan pelaksanaan yang mewajibkan sekolah menjadi lingkungan atau zona anti-kekerasan terhadap anak.

“Terakhir, LPAI mendesak aparat penegak hukum untuk berpihak kepada kepentingan terbaik anak dalam pemeriksaan, dan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” pungkasnya.

 

(red)