CILEGON, BON | Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin 19 September 2016, di DPRD Cilegon.

Pembentukan OPD baru dilingkungan kerja Pemkot Cilegon dilakukan sebagai langkah dari dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2006 yang digantikan dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang penerapan OPD.

Didin S Maulana, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon mengatakan, total keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang akan diperdakan berjumlah 27 SKPD dan 3 SKPD yang tidak diperdakan seperti BPBD, RSUD dan Kesbanglinmas karena sudah diatur dalam Undang undang khusus.

Didin melanjutkan, Dari total 30 SKPD, 11 SKPD masuk kedalam tipe A, 10 SKPD tipe B, 6 SKPD tipe C, dan 3 SKPD diatur dalam ketentuan khusus. Adanya perubahan OPD jelas mengancam posisi jabatan para pejabat dimasing-masing SKPD. Diketahui, dengan digelarnya rapat OPD terdapat penurunan jumlah SKPD dari sekitar 32 SKPD menjadi sekitar 27 SKPD.

Diakui Mahmudin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meski pada perubahan OPD tersebut terdapat pengurangan jumlah SKPD hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kekurangan jumlah pegawai dikarenakan masih banyak jabatan yang kosong dan berharap dengan adanya perubahan OPD tidak terjadi pergeseran besar-besaran dan juga tidak menginginkan ada pegawai atau pejabat yang terdegradasi.

Dikatakan Mahmudin, saat ini jumlah pegawai di lingkungan kerja Pemkot Cilegon ada sebanyak 5.300 orang dan hal tersebut masih belum bisa dikatakan ideal. idealnya seharusnya berjumlah lebih dari itu, yakni sekitar 6.000 pegawai dan mudah-mudahan tidak kurang. (Red/TIM)