SERANG, BON | Pada hari Jumat, 2 Maret 2018, Partai Demokraksi Indonesia Pejuangan (PDIP) Banten mengadakan pendidikan dasar peratama di Hotel Visita Anyar Serang dihadiri seluruh pengurus PAC PDIP, Ranting, DPW Prov Banten, DPP, dan DPC.

Kegiatan ini dibuka oleh H.Asep Rahmatullah selaku Ketua Dewan Provinsi Banten sekaligus memberi sambutan kepada kader PDIP mengatakan, tujuan pendidikan dasar pratama ini untuk mengenal dasar-dasar Anggaran Dasar Rumah Tangga, mengenal Undang Undang Dasar 45, dan mengenal aturan partai.

Menyingung terkait revisi Undang Undang Dasar 45 aturan pusat (MD3) No 17 Tahun 2014, khususnya Pasal 122 hurup K tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Isi revisi terebut dinilai menjadikan dewan otoriter dan membungkam kebebasan berpendapat masyarakat secara luas. Pada pasal tersebut dinyatakan jika Majlis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain atau terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum, yang merendahkan kehormatan DPR dan DPR.

“Kami selaku Ketua DPRD Provinsi Banten tidak setuju kalau diberlakukan di dewan pusat, dan kalau bisa disamakan rata ke setiap daerah. Revisi ini juga bertentangan dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 3 meyatakan setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” ujarnya.

“Juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang sama kedudukanya di dalam hukum,” tambahnya. (Red/Tim)