Serang , BantenOnlineNews.Com
Sejumlah anggota dari ormas Lapbas Dpac.Keramatwatu mengunjungi kantor DPRD Kab.Serang Komisi II untuk audiensi dengan pihak perusahaan dan dinas ketenaga kerjaan perihal tuntutan warga dan masyarakat.

Dalam pertemuan di hadiri Ketua dan wakil Komisi II bidang ketenaga kerjaan dan industri, dalam rapat tersebut tampakny dari perwakilan perusahaan yang di permasalahkan yaitu PT.NABATI ASAHAN (WILMAR) tidak hadir,akan tetapi rapat tetap di lanjut dengan di pimpin Sujai sayuti selaku ketua komisi II , pertemuan tersebut di lakukan di hari Rabu (23/02/2022).

Dalam penyampaian pimpinan rapat mengutarakan akan merespon serta menindak lanjuti laporan serta aduan dari pihak Lapbas keramatwatu, dengan hal ini banyak pengangguran serta kemiskinan di tengah kawasan industri padat karya kawasan wilmar Desa tertae Kec.Keramatwatu,
Sulitnya mencari kerja serta gempuran TKA (Tenaga Kerja Asing) yang kian marak dan bebas di wilayah Terate Keramatwatu, hal itu akan segera di sampaikan kepada pihak Ketua DPRD Kab.Serang serta Dinas Ketenaga Kerjaan Provisnsi Banten untuk mengecek langsung kelapangan bersama” ujar Bpk.Sujai.

Warga serta masyarakat Kp. Krandan rt.02 rw.01
Desa Terate kecamatan keramatwatu kab. Serang, hal tersebut membuat geram masyrakat tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maupun pemerintah terkait untuk menangani persoalan tersebuat,sehingga sejumlah warga dan pemuda yang tergabung di Lapbas Pac.Keramat watu yang di ketua Bpk. KOPLO serta di dampingi dari GEBRAK BANTEN bang Edi Jhon dan Anggota Lapbas Mancak medatangi Kantor dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

Bang EDI selaku Juru bicara menyampaikan,agar di lakukan penindakan bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan serta perda pemerintah,untuk bisa lebih memperhatikan masyarakat sekitar dan bisa memberikan pelatiahan bagi warga yang terdampak perluasan kawasan indusrtri wilmar sehingga bisa di pekerjakan di perusahaan tsb sesuai kualitifikasi perusahaan, serta bisa memberikan konpensasi bagi warga ,untuk dana CSR,(Corporate social responsibility).
Yang di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”).
Dan juga pihak WILMAR agar bisa bekerja sama dengan lembaga Ormas Lapbas yang sudah di bentuk badan usaha (Perseroan Terbatas) untuk pengelolaan serta kegiatan industri sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di wilayah sekitar.

Kabid Dinas Ketenaga iaKerjaan Kabupaten serang dengan adanya Laporan serta aduan dari lembaga LAPBAS merespon,serta pihaknya akan mengecek serta bekerjasama untuk peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan siap kerja bagi anak- anak ataupun remaja yang sudah lulus sekolah SMA Sederajat,dan akan memanggil pihak perusahaan serta mengecek Dokumen Ke Imgrasian para TKA dengan dinas Terkait, bersama” dengan dewan komisi II serta lembaga dan apabila hal itu ada dugaan pelanggaran maka akan menindak tegas pihak perusahaan yang tak mengikuti aturan ujar Bpk.Ugun Gumilang dalam keterangan rapat tsb.

Lapbas Pac Kermat watu bersinergi dengan lapbas mancak dan Gebrak Banten untuk mengawal serta mengecek kelapangan/perusahaan yang tak mau mengikuti aturan pemerintah,serta adanya dugaan monopoli dan kartel antara pihak” yang sengaja membekingi pihak perusahaan Wilmar.
Hal itu jauh dari pengawasan dan apabila tidak bisa di ajak kerja sama dengan Ormas Lapbas,Maka akan menurunkan ribuan pasukan untuk ber unjuk rasa di depan perusahaan Wilmar agar tuntutanya di penuhi dan di perhatikan.

(RED/Tim)