JAKARTA, BON – Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pembekalan senjata api bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak salah sepanjang ada izin yang dikantongi.

Jika tanpa izin, maka hal itu termasuk pelanggaran hukum. “Itu tidak melanggar aturan selama ada izinnya. Senjata api kalau tidak ada izinnya ya salah,” kata Badrodin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Jika izin pembekalan senjata api yang dimiliki penyidik KPK telah kedaluarsa, Badrodin mengingatkan KPK untuk memperpanjang izin tersebut. Ia juga menegaskan komitmen Kepolisian dalam mendukung kerja KPK. Kepolisian telah menyediakan 15 penyidik Polri untuk ditugaskan pada lembaga antikorupsi tersebut.

“Mereka (KPK) minta 15 penyidik dan sudah diberikan Kepolisian, kan mintanya 15 kemarin. Ya, kan ada juga calon deputi,” ujar Badrodin.

Selama ini, penyidik KPK tidak pernah menggunakan senjata api meski alat tersebut melekat sebagai salah satu perlengkapan penyidik. Senjata api milik penyidik ataupun pegawai KPK sempat digudangkan dan izinnya kedaluwarsa.

“KPK punya senjata api. Waktu itu ada izin pemakaiannya yang kedaluwarsa dan sekarang sudah diurus kembali izinnya. Sebenarnya pada penyidik itu melekat senjata api. Namun, tetap ini harus ada izin,” ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di Jakarta, Senin (6/7/2015).

KPK akan kembali membekali penyidiknya dengan senjata api setelah ada teror terhadap salah seorang penyidiknya, Afief Yulian Miftach, belum lama ini. Pada Minggu (5/7/2015) malam, ditemukan benda mirip bom di rumah Afief di Bekasi, Jawa Barat.

Seminggu sebelumnya, ban mobil Afief ditusuk paku dan disiram air keras di bagian depan oleh orang tak dikenal. KPK menyerahkan sepenuhnya pengusutan teror ini kepada kepolisian. KPK menyatakan belum tahu motif di balik teror terhadap penyidiknya. (*)

 

 

 

 

Sumber : kompas.com

Comments

comments