JAKARTA, BON | Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terbatas terkait usulan moratorium atau penghentian sementara Ujian Nasional yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Saat membuka ratas, Jokowi sempat menyampaikan sedikit mengenai capaian pendidikan Indonesia sebagai dasar pertimbangan bagi Mendikbud dalam hal moratorium UN.

Jokowi mengatakan, laporan Program for International Student Assessment (PISA) oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan prestasi Indonesia yang mengalami kenaikan skor ketimbang 2015.

Kenaikan skor itu terjadi baik di bidang sains, membaca, matematika. “Kelihatan sekali melompat tinggi, peningkatan yang cukup tajam,” kata Jokowi saat memimpin ratas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Jika tren ini berlanjut, lanjut Jokowi, maka diperkirakan tahun 2030, pendidikan di Indonesia akan setara dengan negara-negara lainnya yang tergabung dalam OECD.

“Inilah yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh mendikbud, bahwa jangan sampai, karena kalau kita lihat di negara-negara lain justru mengalami penurunan skor. Tapi di Indonesia justru skornya naik,” ucap Jokowi.

Setelah itu, Jokowi lalu mempersilakan Mendikbud untuk menyampaikan hasil kajian lanjutannya terkait moratorium UN. Rapat lalu digelar secara tertutup.

Ini adalah kedua kalinya Rapat Kabinet dilakukan untuk membahas moratorium Ujian Nasional. Rapat pertama digelar pada Rabu (7/12/2016) lalu.

Usai rapat pertama, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa usulan moratorium UN tidak disetujui. “Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Kalla di Istana Wapres, Rabu.

Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

Namun beberapa hari kemudian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantahbahwa moratorium ujian nasional tidak disetujui.

Pramono mengatakan, saat rapat evaluasi ujian nasional memang masih ada perbedaan pandangan di antara para pejabat terkait yang hadir.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Mendikbud mempertimbangkan masukan yang muncul dalam ratas dan menyampaikan kajian lanjutan di ratas berikutnya.

“Hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/12/2016).

Muhadjir sendiri mengaku sudah menampung berbagai masukan, termasuk yang disampaikan oleh Jusuf Kalla.

Menurut Muhadjir, pandangan JK yang ia coba akomodasi adalah standarisasi mengenai kualitas pelajar.

Ia menjelaskan, alternatif standarisasi sudah disiapkan, seperti ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Melalui USBN, ada standar pelaksanaan ujian sekolah secara nasional.

Namun, sekolah bisa menyesuaikan materi ujian berdasarkan kemampuan masing-masing. Sebab, Muhadjir mengakui kualitas sekolah saat ini juga belum merata. (red)