CILEGON— Gelombang penolakan dari elemen masyarakat terkait rencana interplasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon terhadap pemerintahan Helldy-Sanuji, terus mengalir.

Kali ini datang dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Cilegon, yang dengan tegas menolak wacana hak interpelasi tersebut.
Hal itu karena dinilai meski belum genap setahun pemerintahan Helldy-Sanuji sudah menunjukan kinerjanya dengan baik.

“Seperti menaikan honor guru-guru di Kota Cilegon, peningkatan SMP, penataan palang pintu rel kereta api dan masih banyak program-program lainnya yang sudah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon yang seharusnya patut kita apresiasi dan didukung,” Kata Ketua DPD JPKP Kota Cilegon, ikin Al Maut. Senin (17/1/2022).

Menurutnya, tidak ada persoalan atau permasalahan yang mendasar terkait kinerja dan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, sehingga dianggap tidak perlu untuk anggota DPRD Kota Cilegon melakukan interpelasi Kepada Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.

“Kami berharap Bapak Walikota dan Wakil Walikota tetap konsen terhadap kesejahteraan Masyarakat dan tidak terpengaruh terhadap wacana interpelasi ini, tetap fokus pada program pro rakyat dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya agar terealisasikan untuk Kota Cilegon lebih baik lagi ke depan,” tegasnya. (Red)